GTT, PTT KABUPATEN MAJALENGKA MENANGIS

GTT (Guru Tidak Tetap), PTT (Pegawai Tidak Tetap) atau tenaga sukwan / honorer sejenisnya di kabupaten majalengka khususnya di lingkungan dinas pendidikan banyak yang bersedih meratapi nasib mereka, semua itu karena adanya surat edaran bupati kabupaten majalengka berisi sebagai berikut:

Majalengka, 13 April 2010
Kepada
Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

Nomor : BKD/ 800/690/2010
Lampiran :
Hal : Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer atau Sejenisnya


SURAT EDARAN

Sebagaimana saudara maklum bahwa kami telah menyampaikan surat edaran dengan nomor : 800/3056/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang pembinaan terhadap pegawai tidak tetap (PTT) dan surat edaran nomor : 800/57/Kepeg tanggal 11 Januari 2006 perihal penegasan surat edaran, surat edaran Nomor: Kepeg/800/431 tanggal 5 Februari 2008 perihal larangan pengangkatan tenaga honorer serta Surat kami nomor: BKD/800/028/2009 tanggal 9 Januari 2009 perihal larangan pengangkatan honorer atau sejenisnya, maka untuk itu kami tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
1. Pasal 8 PP Nomor 48 tahun 2005 jo. PP. Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, menyatakan “sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan Instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
2. Sesuai dengan ketentuan PP 48 Tahun 2005 jo. PP. Nomor 43 Tahun 2007 bahwa tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat hasil pendataan dan validasi tenaga honorer tahun 2005 dan telah tertuang dalam database tenaga honorer BKN.
Sehubungan dengan tersebut di atas, kami tegaskan kepada saudara untuk:
1. Tidak mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya dengan sebutan atau istilah lain
2. Menginformasikan larangan pengangkatan tenaga honorer kepada seluruh jajaran hingga ke unit kerja organisasi terkecil di lingkungan kerja Saudara.
3. Bahwa tenaga honorer yang secara riil ada menjadi tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah (ODP) dan kepada Kepala OPD yang bersangkutan harus segera mengambil langkah kongkrit penyelesaiannya dalam waktu yang tidak lama.
Apabila saudara tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka kami akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Bupati Majalengka,


SUTRISNO, SE., M.Si

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telp. (0233) 281201 Fax (0233) 281475
Majalengka 45418 Jawa Barat

Surat tersebut diajukan kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang menjelaskan tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer atau Sejenisnya.
Keputusan ini jelas membuat para tenaga sukarela bersedih bagi mereka yang sukwan di atas tahun 2005 atau yang belum termasuk ke dalam database BKD (Badan Kepegawaian Daerah) di kabupaten majalengka.

Dan dengan keputusan itu juga membuat para TKS (Tenaga kerja Sukarela) menjadi bingung yaitu masalah Database di BKD yang tidak transparan. mereka banyak yang tidak tahu apakah dia sudah masuk database atau belum karena banya dari mereka tidak memiliki SK (Surat Keputusan) dari bupati / BKD padahal mereka sudah sukwan sebelum tahun 2005.
Dan ada beberapa pertanyaan yang membingungkan bagi para TKS Misalnya:
1. Apa fungsi atau guna dari NUPTK?
2. Apakah yang mendapat fungsional dari Propinsi sudah masuk database kabupaten?
3. Jadi pegawai honorer apakah harus memiliki SK Bupati?
4. Apakah kalau tidak memiliki SK bupati dan sudah sukwan sebelum taun 2005 ada jaminan masuk database?
5. Apakah SK Bupati bisa dibeli? itulah pertanyaan konyol yang saya suka.
6. Apakah yang sudha menerima HONDA (Honor Daerah) sudah ada termasuk database.
dan masih lagi banyak pertanyaan yang membingungkan tentang kepegawaian di majalengka. anda salah-satunya silahkan ngoceh di comment.